Legal Drafting: Bahasa Hukum Beda Dengan Bahasa Indonesia?

Beberapa minggu yang lalu, teman kuliah saya yang kini bekerja di bagian hukum bertanya, “Rin, ada objekan ga?” Lalu saya jawab, “Ada. Tapi bukan tata ruang.” Dia bilang, “Yah. Coba RTRW. Aku bikinin deh legal draftingnya. Emang proyek apa yang kamu kerjain?” Saya jawab, “Proyek rumah tangga ;-)” “Beuh,” dia menimpali.

Setelah hari itu saya jadi agak lupa dengan proyek rumah tangga dan mulai penasaran dengan mahluk yang bernama legal drafting. Beruntung, hari ini, di layar komputer saya ada yang menempel catatan kecil yang isinya “Rin, diminta ikut pelatihan legal drafting hari ini di Kemang.” Gayung bersambut. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. :D

Pelatihan legal drafting menghadirkan 2 orang narasumber: 1 ahli hukum & 1 ahli Bahasa Indonesia. Sebelum pelatihan dimulai, saya bertanya pada teman saya yang sudah senior tentang definisi dari legal drafting itu sendiri. Dari jawaban teman saya ini, secara sederhana saya dapat mengartikan bahwa legal drafting merupakan proses mengubah naskah akademik ke dalam bahasa peraturan. Dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah misalnya, legal drafting adalah proses mengubah materi teknis ke dalam rancangan peraturan daerah.

Dalam pemaparan, dikatakan bahwa seringkali orang hukum bilang kalau “bahasa hukum tidak sama dengan Bahasa Indonesia.” Hal ini perlu diluruskan, karena sebenarnya peraturan perundang-undangan di Indonesia seluruhnya –tidak lain– menggunakan Bahasa Indonesia. Hanya saja bahasa hukum memiliki karakteristik khusus, istilahnya ragam bahasa. Jika dipikir-pikir, benar juga. Sejak kita lahir hingga kini menginjak seperempat abad, kita telah mendengar dan mempraktekan banyak ragam bahasa. Kesemuanya adalah bahasa Indonesia. Mulai dari ragam bahasa sehari-hari yang longgar memasukkan istilah daerah dan istilah asing, ragam bahasa jurnalistik yang menarik pembaca namun hanya memberikan informasi sebagaimana adanya, hingga ragam bahasa akademik/analitis yang mampu mengungkapkan banyak hal secara mendalam dari sebuah temuan, namun seringkali sulit untuk dipahami praktisi. Belum lagi ada ragam bahasa politik –jika boleh dikategorikan ragam bahasa juga– yang saya tangkap sebagai bahasa yang persuasif untuk ‘mengamankan posisi’ atau kepercayaan tertentu, mau itu benar ataupun salah asal sama-sama senang. Bahasa hukum sendiri adalah bahasa yang mengandung “kata bantu” yang membuat suatu kalimat menjadi normatif.

Setidaknya ada 3 “kata bantu” yang dikandung dalam bahasa/kalimat hukum yang memiliki konsekuensi: (1) “wajib/dilarang” memiliki konsekuensi sanksi jika dilanggar; (2) “harus” menunjukkan syarat; (3) “dapat” bermakna optional/manasuka. Syarat dari bahasa hukum ada 2, yaitu ketegasan dan ketelitian. Syarat ini mutlak diperlukan untuk mencegah orang yang berniat melanggar untuk memperoleh celah dan mempermudah orang yang berniat patuh untuk melaksanakan aturan. Salah satu anekdot narasumber yang saya sukai dalam pemaparan adalah bahwa “yang memperkaya pengacara adalah pembuat peraturan yang ceroboh.” Get the point? :D

Stuktur peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004. Terdapat 4 hal yang tercakup dalam peraturan perundang-undangan –seperti kita ketahui bersama– terdiri atas (1) judul; (2) pembukaan; (3) batang tubuh; (4) penutup; jika perlu dapat ditambakan dengan bagian penjelasan dan bagian lampiran. Kalimat pasal harus jernih, jelas, dan mudah dimengerti; karena pada kenyataannya –berbeda dengan kemasan produk air mineral, misalnya– buku peraturan perundang-undangan tidak mencantumkan nomor hotline layanan konsumen pada cover-nya. Diingatkan juga bahwa, pada saat membuat rancangan peraturan, kita “jangan sekali-kali mencintai susunan kata yang kita buat.” Namanya juga cinta, walaupun salah pasti dibela kan? Implikasinya pada penyusunan peraturan juga sama. Alih-alih merevisi kalimat, kita malah mencoba menjelaskannya pada orang lain. Padahal pada konteks peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh Indonesia misalnya, menjelaskan susunan kata yang kita buat ke seluruh pengguna dari Sabang hingga Merauke mustahil dilakukan.

Dari segi ketatabahasaan, kesalahan umum yang seringkali didapati dalam penyusunan peraturan perundang-undangan diantaranya (1) penggunaan huruf kapital; (2) penulisan kata; (3) pemakaian tanda baca; (4) pemilihan kata; (5) pemakaian kata hubung; (6) perincian yang tidak sejajar. Sebenarnya masih banyak hal menarik –dan saya rasa penting– yang saya dapatkan dari pelatihan ini. Namun karena energi untuk menulis sudah tidak ada lagi, saya putuskan untuk “bungkus.” Semoga bermanfaat. :)
***

Narasumber adalah Bapak Sony (dosen FH-UI) dan Ibu Ebah Suhaebah (ahli Bahasa Indonesia, Kemen. Diknas)

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s